logo mahkamah agung website ramah difable

Proses Berperkara P ECOURT

Pendaftaran Perkara Gugatan Lebih Hemat dan Dapat Dilakukan Dimana Saja Melalui E-Court

Pendaftaran Perkara Gugatan Lebih Hemat dan Dapat Dilakukan Dimana Saja Melalui E-Court

Pada era globalisasi ini, adanya kemajuan teknologi adalah hal yang tidak dapat dipungkiri di dalam kehidupan. Kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam aktivitas manusia yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang besar, dan dengan adanya teknologi dapat digantikan oleh perangkat mesin otomatis.

Kemajuan dalam teknologi ini telah merambah di berbagai lini, salah satunya dalam pemerintahan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Salah satu implementasi dari penggunaan teknologi pada bidang pemerintahan, adalah aplikasi E-Court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pada 29 Maret 2018 telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, dan kemudian diluncurkan inovasi berupa aplikasi bernama E-Court. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, tujuan dari diluncurkannya aplikasi ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efefktif, efisien, dan modern. E-Court adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Ruang lingkup aplikasi E-Court adalah sebagai berikut : Pendaftaran perkara online (e-Filling), Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment), Pemanggilan Elektronik (e-Summons), dan Dokumen Persidangan.

Sebelum melakukan pendaftaran, hal yang harus diperhatikan adalah layanan administrasi melalui E-Court saat ini hanya bisa digunakan oleh advokat dan untuk pendaftaran perkara gugatan, sedangkan untuk layanan administrasi secara perorangan masih akan diatur lebih lanjut. Sebelum melakukan pendaftaran perkara, advokat harus mendaftarkan diri melalui website e-Court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id agar dapat menjadi Pengguna Terdaftar dengan memasukkan alamat email yang valid yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Setelah itu pengguna terdaftar diminta untuk log-in dengan menggunakan alamat emai dan password yang sudah didaftarkan. Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018, Pengguna terdaftar yaitu advokat harus mengisi dan melengkapi data advokat, dengan melengkapi syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi, dan kartu keanggotaan advokat, setelah itu tinggal menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat yang bersangkutan disumpah. Untuk tata cara pendaftaran dapat dilihat pada http://sms.pn-kedirikab.go.id/dev-info/ecourt.php .

Keuntungan dari penggunaan e-Court ini adalah menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara. Pemohon dapat memilih pengadilan di seluruh Indonesia dimana ia akan berperkara, dan tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftar, cukup dengan mendaftar secara online dan mengunggah dokumen gugatan dimana saja dia berada. Setelah mendaftar dengan menginput secara lengkap data alamat pihak baik penggugat dan tergugat, maka akan bisa ditaksirkan biaya panjar sesuai besaran radius masing-masing wilayah, dan pengguna akan langsung mendapatkan SKUM yang dihitung secara elektronik berdasarkan biaya apa saja dan besaran biaya radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, dan menghasilkan e-SKUM. Pembayaran bisa dilakukan melalui pembayaran elektronik apapun, seperti menggunakan sms banking, internet banking, dan transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan bersangkutan, maka sistem pembayaran panjar perkara bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Pemanggilan pada pihak yang melakukan pendaftaran melalui e-Court akan dilakukan secara online pada domisili elektronik yang terdaftar, baik alamat email atau nomor telepon yang sudah terverifikasi, sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018. Panggilan akan dillakukan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran dan sudah memberi persetujuan tertulis dari prinsipal untuk dipanggil secara online. Apabila penggugat tidak bersedia dipanggil secara online, maka pelaksanaan panggilan akan tetap dilakukan secara konvensional. Selain itu panggilan secara online bisa juga dilakukan kepada pihak lain seperti tergugat apabila telah melakukan persetujuan secara tertulis. Kemudian untuk panggilan yang dilakukan kepada pihak yang berada di luat yuridiksi pengadilan, akan tetap dilakukan secara elektronik dan memberikan tembusan pada pengadilan yang memiliki yuridiksi atas domisili pihak tersebut. Selain itu keuntungan diatas, dokumen-dokumen dapat terarsip secara baik sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, sehingga proses temu kembali data dapat dilakukan dengan cepat.

Untuk mendukung inovasi dari Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menerapkan pendaftaran menggunakan E-Court, bagi advokat dalam pendaftaran perkara gugatan. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri siap membantu advokat dalam administrasi pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court apabila pengguna merasa mengalami kebingungan ataupun kesulitan. Silakan datang ke PSTP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

author-  RATRI KUSUMAWARDHANI, S.Psi

   


Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Perkara Pidana Lalu-Lintas "TILANG" Diputus Setiap Hari Kamis - Silahkan Ceck di tilang.pn-kedirikab.go.id